Moeldoko: Kami Ditegur Presiden Komunikasi Publik Sangat Jelek

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komunikasi publik terkait omnibus law. Moeldoko mengakui komunikasi publik sangat jelek.Moeldoko menjelaskan hal itu dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020). Awalnya, Moeldoko menerangkan soal perkembangan pesat di media sosial. Hal itu pulalah yang membuat pemerintah kewalahan menghadapi disinformasi.”Kita semuanya memahami, sungguh-sungguh memahami khususnya kami yang berada di Kantor Staf Kepresidenan bahwa kita memasuki sebuah disruption sebuah situasi yang seperti saat ini dimana media sosial bertumbuh luar biasa, kadang-kadang melampaui imajinasi kita, dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks,” jelas Moeldoko.

Meski demikian, lanjut Moeldoko, pihaknya terus membenahi diri, khususnya dalam konteks omnibus law UU Cipta Kerja. Dia mengungkap ada teguran dari Jokowi karena komunikasi publik sangat jelek.”Tetapi itu bukan sebuah alasan bagi kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin perbaiki diri, khusus dalam konteks omnibus law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek,” ujar Moeldoko.Moeldoko menyebut teguran Jokowi dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi.”Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan,” kata Moeldoko.

(idn/tor)

Informasi Dari : wikipedia.org

TGPF Duga Oknum Aparat Terlibat Penembakan Pendeta Yeremia, Ini Respons TNI

Jakarta – Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyatakan tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani diduga ada keterlibatan oknum aparat ataupun pihak ketiga. Pihak TNI menyatakan menghormati hasil temuan TGPF.”Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal,” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).Dia mengatakan TNI menjunjung supremasi hukum. TNI menyatakan tak akan menutupi tindakan oknum personel yang melanggar hukum.

“TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini. TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum,” ujar dia.Dia mengatakan proses hukum bila ada oknum personel TNI-Polri yang melakukan pelanggaran bisa dilakukan karena identitas personel, kesatuan, dan garis komandonya jelas. Bahkan, lanjutnya, jika dilaksanakan persidangan militer, sudah jelas mekanismenya.Namun, Suriastawa bertanya balik jika pelaku pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.”Bagaimana bila pelakunya KKB? Karena tidak jelas pelakunya, organisasinya, dan lain-lain. Apalagi sesaat setelah penembakan TGPF (Jumat, 9/10), KKB mengaku bertanggung sekaligus menolak keberadaan TGPF berikut hasilnya. Kita semua harus mendukung proses pro justitia yang akan dilakukan oleh pemerintah, demi keamanan di Papua,” ujarnya.Tonton video ‘Mahfud: Kasus Penembakan Intan Jaya Diselesaikan Secara Hukum’:[Gambas:Video 20DavidHall]

Informasi Dari : wikipedia.org

Rekan Dibebaskan, Massa Demo Omnibus Law Bubarkan Diri dari Polrestabes Medan

Medan – Massa demonstrasi menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang mendatangi Polrestabes Medan membubarkan diri. Mereka bubar setelah dua rekannya yang sempat diamankan dibebaskan.Pantauan DavidHallcom di depan Polrestabes Medan, sekitar pukul 21.00 WIB, Rabu (21/10/2020), massa mulai membubarkan diri setelah dua rekannya yang sempat diamankan polisi dibebaskan.”Kita akan pulang bersama kawan-kawan kita yang dua orang tadi ditahan untuk merencanakan aksi turun ke jalan esok hari,” kata Koordinator AKBAR Sumut, Martin Luis.

Martin menyebut ada tiga rekannya yang diamankan saat mereka menggelar demo menolak omnibus law di Jalan Gatot Subroto, Medan. Dua orang di antaranya diperbolehkan pulang, sementara satunya lagi masih dimintai keterangan.”Iya, ada tiga orang kawan-kawan kita yang ditahan. Untuk malam ini kawan-kawan yang ditahan itu akan dikeluarkan dua orang dan satu lagi tetap akan didampingi dalam proses hukumnya,” ujar Martin.Martin mengaku pihaknya bakal kembali menggelar aksi menolak omnibus law besok. Namun, dia belum menjelaskan di mana aksi besok bakal digelar.Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut ini melakukan demo menolak omnibus law UU Ciptaker di Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (21/10) sore.Keributan kemudian terjadi saat ada sejumlah orang yang diamankan. Massa aksi kemudian melakukan protes.Setelah itu, mereka mendatangi Polrestabes Medan di Jalan HM Said sekitar pukul 19.00 WIB. Massa kemudian berorasi meminta rekannya yang diamankan segera dibebaskan.

(haf/haf)

Informasi Dari : wikipedia.org

Cegah Pelanggaran Prajurit, Kodam Siliwangi Minta Dansat Perkuat Pengawasan

Bandung – Kodam III Siliwangi meminta para komandan satuan (Dansat) untuk meningkatkan pengawasan terhadap prajurit. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh prajurit.Hal itu diungkapkan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dalam amanatnya yang dibacakan Irdam Brigjen TNI Asep Syaripuddin dalam kegiatan penataran hukum kepada Danyon hingga Dandim di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Rabu (21/10/2020). Kodam III sendiri masih menemukan adanya pelanggaran oleh prajurit.”Kita semua bersyukur karena jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit Kodam III/Siliwangi beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan. Namun bukan berarti tidak ada kasus pelanggaran. Sampai dengan akhir bulan September 2020 lalu, masih ditemukan pelanggaran yang melibatkan Prajurit Kodam III/Siliwangi,” ucap Asep.

Menyikapinya hal itu, kata Asep, para komandan satuan diminta untuk melakukan pengawasan melekat. Terlebih para komandan diminta untuk meningkatkan pembinaan satuan guna mencegah terjadinya pelanggaran.”Tingkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan prajuritnya baik dalam dinas maupun di luar dinas,” katanya.”Tingkatkan pelaksanaan Bintal (pembinaan mental), penyuluhan hukum, disiplin dan tata tertib, serta lakukan evaluasi setiap pelanggaran yang terjadi di masing-masing satuan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam Binsat (pembinaan satuan),” tuturnya menambahkan.Sementara itu, guna penanganan hukum terhadap kepada prajurit, para komandan satuan dari mulai Danyon hingga Dandim mendapat pembekalan dengan materi hukum. Materi dalam kegiatan bertajuk ‘Mobile Training Team’ diberikan oleh Tim penataran dari Ditkum AD.Sebab, kata Asep, seorang komandan satuan mempunyai peranan penting di dalam pembinaan satuan salah satunya adalah pembinaan personel. Dalam hal ini pembinaan hukum, sehingga seorang komandan harus mengoptimalkan hukum sebagai fungsi komando.”Saya menyambut baik kegiatan Mobile Training Team Hukum Sebagai Fungsi Komando bagi para Dandim/Danyon setingkat, Pejabat Personel dan Intel/Pam Satuan Jajaran Kodam III/Siliwangi, karena merupakan salah satu upaya dari Pimpinan TNI AD untuk mengingatkan kembali pemahaman tentang Hukum Sebagai Fungsi Komando bagi para Dandim/Danyon baik sebagai Ankum maupun Perwira Penyerah Perkara (Pepera), serta Pejabat yang menangani bidang Personel dan Intel/Pam dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum di satuannya,” katanya.

(dir/mud)

Informasi Dari : wikipedia.org

Ormas JBMI Usulkan Megawati Soekarnoputri Jadi Pahlawan Demokrasi

Jakarta – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diusulkan menjadi pahlawan demokrasi. Usulan itu datang dari organisasi masyarakat Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI).”Kami mengajukan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi,” kata Ketua Umum DPP JBMI Albiner Sitompul saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).Usul agar Megawati menjadi pahlawan demokrasi disebutnya berbeda dengan definisi pahlawan dalam UU Nomor 20 Tahun 2009, di mana gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia. Usulan itu, kata Albiner, juga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November mendatang.

“Namun dalam maksud kami ini adalah Ibu Megawati adalah tonggak sejarah perjuangan demokrasi. Maka kami sarankan beliau adalah ibu demokrasi atau apa pun sebutannya, kami usulkan di dalam memperingati Hari Pahlawan ini. Beliau adalah pahlawan demokrasi, bukan pahlawan nasional,” ujarnya.Albiner mengatakan usulan itu sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial. Tembusan surat itu juga ditujukan kepada Megawati.”(Disampaikan ke) Menteri Sosial, sudah kami kirim, kami sudah berkirim surat ke Kementerian Sosial, dan kami tembusi Ibu Megawati. Iya, (pahlawan demokrasi), bukan pahlawan nasional seperti di UU Nomor 20 Tahun 2009, (karena Megawati) masih hidup,” jelasnya.Albiner menyebut pihaknya mengusulkan gelar pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi untuk Megawati. Ia berharap gelar itu bisa diberikan kepada Megawati sebelum atau saat Hari Pahlawan.”Karena, kalaupun nanti diubah UU itu bahwa pahlawan itu tidak serta-merta harus yang sudah gugur, kita harus melakukan pengajuan ke MK kan, harus diubah. Karena tidak ada di situ, maka kami sebutnya khusus pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi, yang mana pun diberikan pemerintah,” ungkap Albiner.Selain itu, JBMI mengusulkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Syekh Ibrahim Sitompul karena perjuangannya melawan penjajah. Usulan itu juga sudah disampaikan JBMI kepada pemerintah daerah di Sumatera Utara.”Tuan Syekh Ibrahim Sitompul, karena pergerakan perjuangannya adalah melawan pergerakan bersenjata itu di daerah Tapanuli, maka kami sudah mengusulkan melalui Bupati Tapanuli Utara, dan sekarang prosesnya sudah lewat dari Provinsi Sumatera Utara, jadi tidak ormas yang mengajukannya. Kami ajukannya Tuan Syekh Ibrahim Sitompul menjadi Pahlawan Nasional,” pungkasnya.

(azr/gbr)

Informasi Dari : wikipedia.org

Diduga Kampanye di Pasar, Istri Bupati Semarang Dipanggil Bawaslu

Semarang – Bawaslu Kabupaten Semarang memanggil Cabup Semarang Bintang Narsasi Mundjirin terkait dugaan pelanggaran kampanye. Pemanggilan Bintang ini terkait kegiatan istri Bupati Semarang Mundjirin itu di pasar tradisional awal bulan ini.”Pemanggilan Bintang Narsasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan di masa kampanye,” jelas Koordinator Divisi Penanganan Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto, ditemui di kantornya, Ungaran Timur, Rabu (21/10/2020).Agus menerangkan dugaan pelanggaran itu dilakukan Bintang Narsasi saat kampanye terbuka di Pasar Kesongo, dan Candirejo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Sabtu (3/10) lalu. Padahal menurut PKPU no 13 tahun 2020, pelaksanaan kampanye terbuka harus dilakukan di dalam ruangan atau gedung.

“Sehingga kegiatan pasangan calon di pasar tradisional, menjadikan ada potensi dugaan pelanggaran kampanye tatap muka,” terang Agus.Dari informasi yang didapatkan Bawaslu, Bintang Narsasi membagikan masker dan stiker bergambar pasangan Bintang Narsasi-Gunawan Wibisono (Bison) ke pedagang kedua pasar tersebut. Sejumlah saksi pun dipanggil terkait dugaan pelanggaran kampanye terbuka itu.”Di antaranya pedagang pasar, tim kampanye, dan Bintang Narsasi Mundjirin. Kami terus lakukan permintaan klarifikasi dari pihak yang masih kita anggap perlu,” ungkap Agus.Sementara itu, Bintang Narsasi menolak disebut melakukan kampanye terbuka di pasar tradisional tersebut. Bintang mengaku hanya berbelanja oleh-oleh untuk diberikan ke pondok pesantren di Kabupaten Semarang.”Saya dikira kampanye, padahal cuma berbelanja cari oleh-oleh untuk santri Ponpes Wali, Tuntang. Beli bandeng dan pisang,” jelas Bintang Narsasi ditemui usai pemeriksaan di kantor Bawaslu.Bintang Narsasi menegaskan dirinya tak melakukan kampanye di pasar tersebut. Sebab pihaknya juga tak memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye untuk Pilbup Semarang 2020.”Karena memang tidak diperbolehkan kampanye terbuka tanpa ada STTP. Di sana waktu itu saya hanya berbelanja oleh-oleh,” jelasnya.Tonton video ‘Mendagri: Ada 9.189 Kampanye Tatap Muka, 256 Melanggar’:[Gambas:Video 20DavidHall]

(ams/rih)

Informasi Dari : wikipedia.org

Dalih Buru Klitih, 3 Pelajar Kejar-Lempari Batu Pemotor di Sleman

Sleman – Polsek Mlati, Kabupaten Sleman, DIY, mengamankan tiga orang pelajar. Mereka diduga telah melakukan aksi kekerasan dengan dalih menangkap klitih (kekerasan jalanan,red).Kanit Reskrim Polsek Mlati Iptu Dwi Noor Cahyanto menerangkan ketiga pelaku yang diamankan yaitu berinisial TA (16) warga Turi, IA (16) warga Sleman, dan DY (14) warga Mlati.Dwi menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (17/10) sekitar pukul 02.00 WIB. Korbannya diketahui berinisial AW (17) dan AD (18) warga Caturharjo, Sleman.

“Ada tiga pelaku yang kami amankan, mereka masih pelajar. Kedua korban juga masih pelajar,” kata Dwi saat dihubungi wartawan, Rabu (21/10/2020).Aksi kekerasan itu dilakukan saat korban berboncengan melintasi Jalan Letkol Subadri, Jumeneng Lor, Sumberadi, Kapanewon Mlati, Sleman. Tiba-tiba, muncul ketiga pelaku dan melempari korban dengan batu.Korban pun berusaha menghindar. Namun, upaya kedua korban untuk melarikan diri gagal saat salah seorang pelaku melemparkan sebatang bambu ke arah korban.”Korban mau melarikan diri tapi salah seorang pelaku melempar bambu. Akibatnya, kedua korban terjatuh ke aspal. Karena takut, korban lari ke arah selatan sementara motornya ditinggal,” terangnya.Ketiga pelaku kemudian melempari motor korban dengan batu dan memukulinya memakai sebatang bambu. Puas dengan aksinya, para pelaku kemudian melarikan diri. Namun, tak berselang lama ketiganya berhasil diringkus polisi.”Gabungan piket fungsi Polsek Mlati menyisir sepanjang jalan sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Kami mendapat informasi, bahwa para pelaku masih berkumpul di salah satu angkringan di wilayah Kecamatan Sleman,” jelasnya.Polisi kemudian menggali motif perusakan yang dilakukan oleh para pelaku.”Berdasarkan penuturan pelaku, motifnya salah sasaran. Mereka mengira korban sebagai rombongan klitih yang melintas, padahal bukan,” ungkap Dwi.”Alasannya ingin menangkap rombongan klitih,” tambahnya.Terhadap ketiganya, polisi tidak melakukan penahanan. Akan tetapi, mereka dikenakan wajib apel sebagai gantinya.”Ketiganya tidak ditahan karena masih pelajar. Agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, kami minta orang tuanya jadi jaminan,” pungkasnya.

(rih/ams)

Informasi Dari : wikipedia.org

HUT Ke-56, Partai Golkar Ingin Jadi Panutan Warga di Pilkada

Jakarta – Partai Golongan Karya menggelar acara Tasyakuran HUT ke-56 di Hotel Four Season, Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Partai berlambang beringin ini tepat berusia 56 tahun pada Selasa, 20 Oktober 2020 kemarin, yang bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.”Ulang tahunnya kemarin tanggal 20 Oktober 2020. Dan ini bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Dan kami sangat bersyukur karena seluruh jajaran Partai Golkar solid, kompak, dan kita merayakan se-Indonesia dan juga secara zoom virtual,” kata Airlangga dalam acara Tasyakuran HUT ke-56 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (21/10/2020).Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengatakan tasyakuran ini merupakan salah satu dari rangkaian acara HUT ke-56 Partai Golkar. Sedangkan untuk acara puncak akan diselenggarakan Sabtu, 21 Oktober 2020.

Partai Golkar juga akan membagikan minimal 4 juta masker ke 270 daerah. Hal ini sebagai wujud kepedulian atas kondisi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia saat ini.Terlebih, lanjutnya, Pilkada serentak juga akan diadakan akhir tahun nanti. Sehingga ia ingin kader-kader Partai Golkar menjadi panutan masyarakat untuk masa Pilkada serentak nanti.”Dalam rangka kegiatan ini kita membagi minimal 4 juta masker ke 270 daerah. Sehingga kita mengingatkan dalam pilkada ini dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita harapkan kader Partai Golkar jadi panutan masyarakat untuk pilkada nanti untuk menjaga kedisiplinan,” ucapnya.Di HUT ke-56 Partai Golkar ini, Partai Golkar mengusung tema ‘Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit, dan Pilkada Menang’. Setelah melakukan sambutan, Airlangga Hartarto didampingi sangat istri Yanti Airlangga Hartarto melakukan pemotongan tumpeng dan diberikan kepada jajaran kepengurusan DPP Partai Golkar. Pemotongan tumpeng juga dilaksanakan serentak dengan DPD Golkar seluruh Indonesia secara virtual yang mana kegiatan tersebut mendapatkan rekor MURI.Turut hadir dalam acara tersebut secara langsung Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakrie, Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, dan seluruh jajaran pengurus dan anggota yang juga hadir secara virtual.

(akn/ega)

Informasi Dari : wikipedia.org

Ini Tema Materi Khotbah Jumat yang Akan Disusun Kemenag

Jakarta – Kemenag akan menyiapkan materi khotbah Jumat yang bisa menjadi rujukan pendakwah. Program ini masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan bersama tokoh agama, ormas, serta akademisi.”Ini juga menjadi bagian dari fasilitasi kita dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait isu-isu aktual dalam perspektif keagamaan,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, dalam rilis yang diterima DavidHallcom, Rabu (21/10/2020).

Salah satu tema pilihan dalam program penyiapan khotbah Jumat adalah pengarusutamaan moderasi beragama. Tema keagamaan misal ubudiyah dan amaliah, juga mendapat tempat dalam program penyiapan khotbah Jumat.Tentunya tema sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan Islam tidak luput dari pembahasan di program tersebut. Beberapa tema ini dinilai signifikan untuk kehidupan dan dibahas menjadi naskah khotbah JumatKamaruddin mengatakan para penyusun akan merumuskan lebih dulu kebutuhan pesan keagamaan masyarakat. Selanjutnya pesan keagamaan kontemporer tersebut dituangkan dalam rumusan tema khotbah Jumat bersama-sama.”Proses penyusunan naskahnya juga akan dilakukan tokoh agama dan akademisi yang biasa berdakwah dan menyampaikan khotbah,” kata Kamaruddin.Menurut Kamaruddin, program penyiapan khotbah Jumat memperkaya materi dengan isu-isu kontemporer. Hasilnya pesan dan wawasan publik terkait isu aktual dari sudut pandang agama akan terus meningkat.

(row/erd)

Informasi Dari : wikipedia.org