Kisah Al-Qur’an Berumur 1 Abad Peninggalan Trah Majapahit di Gunungkidul

Gunung Kidul – Seorang takmir Masjid di Padukuhan Wonojoyo, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul merawat sebuah Al-Qur’an kuno yang diduga berusia lebih dari 1 abad. Al-Qur’an yang ditulis tangan ini dipercaya milik keturunan Majapahit yang menyebarkan Islam di Gunungkidul.

Adalah Jayani Zaini (67), Takmir masjid Al-Jami’ Wonojoyo ini menjelaskan bahwa dia sudah lebih dari 10 tahun merawat Al-Qur’an tersebut. Warga Padukuhan Wonojoyo, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong ini mengaku jika para pendahulunya juga merawat Al-Qur’an secara turun-temurun.”Kalau saya mulai merawat Al-Qur’an sejak tahun 1997 lalu,” katanya saat ditemui wartawan di Padukuhan Wonojoyo, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul, Rabu (21/10/2020).Terkait sejarah pembuatan Al-Qur’an tersebut, Jayani mengaku tidak tahu persis. Dia menduga Al-Qur’an itu ditulis sebelum tahun 1900, mengingat sebagian kertasnya sudah sudah rusak akibat termakan usia. Sedangkan sampul Al-Qur’an itu terbuat dari bahan kulit.”Nah, kalau penulisannya (Al Qur’an) sejak kapan saya kurang tahu. Mungkin sudah sejak dulu sekali, karena kondisinya (Al-Qur’an) seperti itu,” ujarnya.Kendati sebagian kertas pada Al-Qur’an sudah rusak, Jayani menyebut untuk tulisan masih tampak bagus. Bahkan, untuk lembar awal masih terlihat ada tulisan Jawa meski tidak terlalu jelas.Meski tidak mengetahui sejarah Al-Qur’an yang dia rawat secara pasti, Jayani menceritakan sejarah lisan terkait Al-Qur’an tersebut. Menurutnya, sejarah itu berawal saat KRT Wiroyudo yang merupakan keturunan Majapahit menyebarkan agama Islam di Gunungkidul sekitar tahun 1800-an.Lanjutnya, Wiroyudo sendiri sebenarnya tinggal di wilayah Umbulrejo, Ponjong, atau tak jauh dari rumah Jayani sekarang. Lebih lanjut, 2 orang anak Wiroyudo yang bernama Muhammad Ihsan dan Hasan sempat bersekolah di Arab Saudi.”Sekembalinya ke Gunungkidul keduanya menyiarkan agama Islam, Muhammad Ihsan bertugas menyiarkan (agama Islam) di sekitar Wonosari dan Hasan di sekitar selatan wilayah Kapanewon Tepus,” ucapnya.Singkat cerita, Ihsan mendekati raja di Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat dengan mengabdi sebagai abdi dalem. Kemudian karena jasanya tersebut, KH. Muhammad Ihsan diberi tanah Merdikan sekitar 1 hektare di Padukuhan Wonojoyo.Tak hanya itu, KH. Muhammad Ihsan juga mendapatkan putri Triman (putri pemberian raja) untuk dipersuntingnya. Setelah memiliki anak dan istri kemudian ia mendapatkan pesan untuk mendirikan rumah limasan dan joglo sederhana.Alqur’an Berumur 1 Abad di Gunung Kidul Foto: Pradito Rida Pertana/DavidHallcomKemudian, Ihsan juga mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Rodhatul Qulud. Di mana para santri di Pondok Pesantren tersebut tidak hanya sekitar Ponjong, namun juga dari luar daerah.”Dan akhirnya membangun masjid Al Jami’ dan tertulis di sekitar masjid didirikan tahun 1824,” ujarnya.Selanjutnya keturunan Ihsan memiliki anak bernama Muhammad Ngali yang meneruskan syiar agama Islam di Gunungkidul. Kemudian Ngali miliki anak yakni, Muhammad Zaini dan akhirnya turun-temurun hingga Jayani.”Jadi setahu saya, Al-Qur’an ini digunakan sejak Muhammadi Ihsan. Kemungkinan (Al-Qur’an kuno) digunakan untuk syiar agama di sini (Gunungkidul),” ucap Jayani.Menyoal siapa penerus yang akan merawat Al-Qur’an berusia lebih dari 1 abad ini, Jayani belum bisa menentukannya. Hal itu karena saat ini dia masih mampu merawatnya, bahkan menggunakan Al-Qur’an tersebut.”Sampai sekarang Al-Qur’an itu masih saya gunakan meski tidak sering,” ujarnya.

(erd/erd)

Informasi Dari : wikipedia.org

Polisi Buru Penjambret Bocah Viral di Jaksel Lewat Nopol Motor Pelaku

Jakarta – Polisi menyelidiki aksi penjambretan terhadap bocah pejalan kaki di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi mengejar pelaku lewat pelat nomor motor pelaku.”Ada petunjuk-petunjuk di Instagram tersebut seperti nomor pelat motor, nanti akan kita telusuri. Semua kemungkinan-kemungkinan akan kita telusuri, kita akan selidiki semua,” kata Plt Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Antonius Agus saat dihubungi wartawan, Rabu (21/10/2020).Agus mengatakan pihaknya menyelidiki kasus tersebut bukan karena kejadian itu viral, melainkan karena bentuk pelayanan polisi kepada masyarakat.

“Sebenernya bukan masalah viral atau nggak viral, kita memang punya tugas untuk memberikan pelayanan pengamanan pada masyarakat supaya nyaman. Jadi terlepas dari viral atau tidak itu hanya masalah waktu,” jelasnya.Polisi juga memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut. Di samping mengecek rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian.Lebih jauh, Agus yang juga Wakapolres Jaksel mengimbau para orang tua tidak memberikan ponsel kepada anak-anaknya. Apalagi, jika anak menggunakan HP tanpa pengawasan.

Informasi Dari : wikipedia.org

Pemprov Aceh Bangun 4.042 Rumah Warga Kurang Mampu Jadi Layak Huni

Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh membangun 4.042 rumah warga kurang mampu menjadi rumah layak huni. Pembangunan rumah dilakukan mulai tahun ini dan rencananya dilanjutkan tahun depan sebanyak 4.300 unit lagi.Salah seorang penerima bantuan rumah tersebut adalah Fatimah (52), warga Gampong Keupula, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Janda yang berjualan sayur di Pasar Peunayong Banda Aceh ini sebelumnya tinggal di rumah berdinding rumbia.Penyerahan rumah tipe 36 untuk Fatimah dilakukan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T. Mirzuan dan Karo Humas Pemprov Aceh Muhammad Iswanto, Rabu (21/10/2020). Fatimah mendapat bantuan tersebut setelah diverifikasi oleh tim dan dinilai layak sebagai penerima.

“Hari ini kami mewakili Pak Plt Gubernur untuk menyerahkan rumah bantuan secara simbolis kepada penerima di Pidie, Pidie Jaya dan Bireun,” kata Mirzuan dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).Menurut Mirzuan, Pemprov Aceh tahun ini membangun 4.042 unit rumah untuk masyarakat kurang mampu di seluruh Tanah Rencong. Program rumah layak huni tersebut dinilai efektif untuk mengurangi kemiskinan serta meratakan kesejahteraan.”Karena itu pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim kembali memprogramkan kegiatan serupa di tahun 2021, di mana pada tahun depan sebanyak 4.300 unit rumah akan kembali dibangun,” jelasnya.Mirzuan berharap masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik. “Mereka tak harus memikirkan lagi pembangunan rumah, tinggal fokus cari rezeki buat keluarga,” ujar Mirzua.Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menyebutkan pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu program prioritas pemerintah Aceh. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.”Program Aceh untuk memberikan tempat layak bagi masyarakat kurang mampu,” kata Iswanto.

(agse/eva)

Informasi Dari : wikipedia.org

9 Penyelenggara Pemilu di Surabaya Akan Jalani Sidang Etik DKPP

Surabaya – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memanggil dan menyidang 9 penyelenggara pemilu Kota Surabaya. Pemanggilan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020.9 Penyelenggara pemilu itu yakni empat dari anggota KPU terdiri dari Nur Syamsi (Merangkap Ketua), Naafilah Astri, Subairi, dan Soeprayitno. Sedangkan lima lainnya adalah anggota Bawaslu Surabaya yaitu Muhammad Agil Akbar (Ketua merangkap Anggota), Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat.Pengadu dalam hal ini adalah Novli Bernado Thyssen selaku Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur. Dalam aduannya Novli mengadukan dua dugaan pokok perkara pelanggaran yang dilakukan KPU dan Bawaslu Surabaya.

Adapun pokok perkara yang diadukan yakni KPU Surabaya diduga melanggar mekanisme prosedur, tata cara pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 terhadap dukungan calon perseorangan. Sedangkan untuk Bawaslu diduga tidak professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pengawasan.Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap sembian teradu lima hari sebelum sidang. Adapun sidang akan diselenggarakan dalam rangka untuk mendengarkan keterangan para teradu dan pengadu.

Informasi Dari : wikipedia.org

Aksi Tak Terpuji Satpol PP Malah Peras Pengemis Disabilitas

Jakarta – Ulah oknum anggota Satpol PP Pemerintah Kota Batam sungguh memalukan. Bukannya menertibkan dan membina, oknum Satpol PP justru memeras pengemis agar tidak dibawa ke kantor Dinas Sosial.Awalnya, kasus ini terungkap dari viralnya video tentang pengakuan seorang pengemis di media sosial. Pengemis bernama Selamet dengan kondisi disabilitas duduk di kursi roda.Dalam video tersebut, korban mengaku ditangkap oknum Dinas Sosial Pemkot Batam. Setelah ditangkap, dia diperas dengan diminta seluruh penghasilannya.

Personel Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) kemudian bergerak cepat menyelidiki video viral tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ada tujuh orang yang diamankan.”Atas video viral itu, kita bergerak cepat hari ini. Kita langsung menelusuri para pelaku. Mereka kita tangkap, tujuh orang, yang lagi kita periksa saat ini,” kata Direktur Reskrimum Polda Kepri Kombes Arie Dharmanto kepada DavidHallcom pada Selasa (20/10/2020).Tujuh orang tersebut berstatus anggota Satpol PP Pemkot Batam yang ditugaskan di Dinas Sosial Batam. Mereka diduga memeras para pengemis yang ada di Batam.Arie mengungkapkan para pelaku menggunakan mobil bertulisan Dinas Sosial Batam dengan pelat nomor merah saat beraksi.”Untuk modus operandi para pelaku yaitu dengan berpura-pura menangkap para pengemis. Setelah diamankan, para pengemis ditakut-takuti akan dibawa ke kantor Dinas Sosial. Tetapi, apabila tidak mau dibawa, harus memberikan uang hasil mengemisnya. Atas tindakannya, pelaku dapat dikenai Pasal 368 KUHP,” kata Arie.Namun setelah didalami, Polda Kepri akhirnya menetapkan tiga oknum anggota Satpol PP Batam sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan pengemis disabilitas.Sedangkan empat orang lainnya yang sempat diamankan dilepaskan karena dinilai tidak terlibat pemerasan.Berikut ini aksi tak terpuji Satpol PP malah peras pengemis disabilitas:3 Oknum Satpol PP Jadi TersangkaPolda Kepri menetapkan tiga oknum anggota Satpol PP Batam sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan pengemis disabilitas.”Hasil pemeriksaan kita, akhirnya kita menetapkan tiga orang tersangka. Selebihnya kita bebaskan, karena mereka tidak ikut keterlibatan dalam aksi dugaan pemerasan tersebut,” kata Dir Reskrimum Polda Kepri, Kombes Arie Dharmanto, saat dimintai konfirmasi, Rabu (21/10/2020).Satpol PP Pemeras Pengemis Belum DitahanMeski berstatus tersangka, tiga satpol PP tersangka kasus dugaan pemerasan pengemis disabilitas belum ditahan.Dir Reskrimum Polda Kepri, Kombes Arie Dharmanto, menyebut pihaknya bakal melihat lebih dulu apakah ketiganya kooperatif atau tidak dalam proses hukum.”Belum (ditahan), masih kita pastikan apakah kooperatif atau tidak,” kata Arie.Uang Pemerasan Pengemis Disabilitas DihabiskanTiga Satpol PP tersangka pemerasan pengemis disabilitas buka suara. Mereka mengaku menghabiskan uang pengemis itu.”Ketika kita tanyakan soal barang bukti uang hasil pemerasan, ketiga tersangka mengaku uangnya sudah mereka habiskan,” kata Dir Reskrimum Polda Kepri, Kombes Arie Dharmanto.

Informasi Dari : wikipedia.org

Di HUT Golkar, Para Kepala Daerah Bicara Digitalisasi Layanan Publik

Jakarta – Penggunaan teknologi aplikasi berbasis digital diyakini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik. Meski begitu, kemudahan penerapan pelayanan publik berbasis digital itu disebut masih minim partisipasi masyarakat.”Banyak layanan aplikasi dalam pelayanan publik di daerah-daerah, tapi tingkat partisipasinya sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang enggan untuk memanfaatkannya,” ujar Bupati Batang Wihaji, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).Hal itu ia sampaikan dalam webinar series rangkaian acara HUT Partai Golkar ke-56 yang digelar di Jakarta. Selain Wihaji, para kepala daerah yang hadir dalam webinar tersebut yaitu Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin.

Wihaji mengatakan sebagai kepala daerah ia setiap tahunnya memberikan arahan ke perangkat daerah untuk terus melakukan inovasi, khususnya dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.”Minimal setiap tahun ada tiga inovasi yang efektif, efisien, dan sederhana,” ujarnya.Menurut Wihaji, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik harus memiliki prinsip yang mempermudah pelayanan.”Teknologi jangan sampai malah mempersulit publik,” tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan pihaknya terus melakukan gerakan Public Service 4.0. Mulai dari insfrastruktur yang di dalamnya ada jaringan wifi gratis, untuk 300 titik dan pembangunan gedung inovasi Tangerang Selatan.”Inovasi ini kami lakukan untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sangat membantu masyarakat,” ujar Airin.Airin mengatakan Tangerang Selatan juga mempunyai banyak keberhasilan. Salah satunya, menjadi kota terbaik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).”Penghargaan tersebut, bukan untuk berbangga diri, tapi, membuat terus kami melakukan evaluasi serta monitoring untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berguna untuk masyarakat,” ungkap Airin.Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin mengatakan pelayanan publik di daerah Musi Banyuasin di era 4.0 berupaya untuk memberikan layanan yang melebihi ekspektasi dari masyarakat.Dodi mengungkapkan pihaknya mengusung konsep entrepreneur government yang menjadi semangat untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis digital.”Dengan adanya inovasi-inovasi yang baru ini diharapkan bisa membawa tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

(akn/ega)

Informasi Dari : wikipedia.org

Tambah 1.000, Kasus Positif Corona di DKI Jadi 97.217 pada 21 Oktober

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbarui data kasus positif virus Corona (COVID-19). Pada hari ini, kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 1.000 kasus.”Total penambahan kasus positif sebanyak 1.000 kasus,” ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).Menurut data Pemprov DKI Jakarta, total kasus positif di Jakarta sebanyak 97.217. Dari jumlah itu, kasus aktif di Jakarta sebanyak 12.934 orang, baik yang dirawat maupun isolasi.

Sementara itu, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 82.178 dengan tingkat kesembuhan 84,5%, dan total 2.105 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,2%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 10,4%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,4%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

(aik/idn)

Informasi Dari : wikipedia.org

Ketua MPR: Salah Manfaatkan Internet Berujung Bencana Sosial

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak para netizen untuk bijak memanfaatkan media internet, serta menghindari ajang menebar kebencian, fitnah, hingga permusuhan, yang bisa merusak rasa persaudaraan bangsa dan negara.Berdasarkan survei digital We are Sosial tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan pertumbuhan populasi internet terbesar dunia, setelah India dan China. Survei ini mencatat pengakses internet di Indonesia meningkat 17 persen atau sekitar 25,3 juta dalam satu tahun terakhir.”Sehingga penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat mencapai 64 persen atau sekitar 175 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet. Rata-rata dalam sehari, setiap pengguna internet di Indonesia menghabiskan 7 jam 59 menit untuk mengakses internet, berada di posisi delapan dunia setelah Filipina, Afrika Selatan, Brazil, Kamboja, Thailand, Argentina, dan Mexico. Lamanya waktu mengakses internet di Indonesia lebih besar dari rata-rata dunia yang hanya 6 jam 45 menit,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Hal ini ia sampaikan usai menemui Komunitas Wartawan dan Netizen Indonesia (KAWAN NESIA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI.Bamsoet menjelaskan data tersebut menunjukkan dalam 16 jam waktu yang dimiliki, masyarakat Indonesia menggunakan hampir 50 persen atau 8 jam untuk mengakses internet.Data tersebut juga menunjukkan dari 175 juta penduduk Indonesia yang mengakses internet, 160 juta di antaranya merupakan pengguna aktif di media sosial. Adapun per harinya, tercatat masyarakat Indonesia mengakses media sosial melalui smartphone selama 3 jam 46 menit.”Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar hidup kita tak lepas dari internet. Tak berlebihan kiranya jika ada anggapan yang menilai kesalahan memanfaatkan internet, akan berujung pada bencana sosial,” jelasnya.Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengimbau agar masyarakat cerdas dan bijak dalam mengakses media sosial. Dengan begitu, masyarakat akan terhindar dari propaganda menyesatkan yang beredar di media sosial.Menurutnya, hal ini terjadi pada demonstrasi menentang RUU KUHP tahun 2019 lalu, maupun demonstrasi menentang UU Cipta Kerja beberapa hari lalu.”Jika dilihat substansinya, banyak pendemo termakan hoax maupun disinformasi sehingga menyebabkan mereka turun ke jalan. Misalnya, pendemo menuntut cuti hamil tetap berlaku. Padahal dalam UU Cipta Kerja, tak ada satupun pasal yang menghilangkan cuti hamil. Ini adalah contoh kecil bagaimana hoax dan disinformasi jika tak disikapi serius, bisa mendatangkan kemudharatan bagi bangsa,” pungkasnya.

(mul/mul)

Informasi Dari : wikipedia.org

Pengusaha Hong Arta Didakwa Suap Eks Anggota DPR-Kepala BPJN IX Rp 11,6 M

Jakarta – Direktur dan Komisaris JECO Group, Hong Arta John Alfred didakwa menyuap anggota DPR 2014-2019, Damayanti Wisnu Putranti dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary. Hong Arta didakwa menyuap kedua penyelenggara negara itu sebesar Rp 11,6 miliar dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016″Hong Arta John Alfred telah melakukan atau turut serta melakukan menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 8 miliar, uang sejumlah Rp 2,6 miliar, dan uang sejumlah Rp 1 miliar yang masing-masing dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku Anggota DPR RI periode Tahun 2014-2019 dan Amran Hi Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara,” ujar jaksa KPK, Iskandar Marwanto, saat membacakan dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).Jaksa mengatakan suap itu bertujuan agar Hong Arta mendapatkan paket proyek program aspirasi dari Damayanti di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Jaksa menyebut suap dilakukan Hong Arta bersama-sama dengan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa.”Supaya Damayanti dan Amran Hi Mustary mengupayakan agar Terdakwa, Abdul Khoir dan So Kok Seng alias Aseng mendapatkan paket proyek Program Aspirasi dari Anggota Komisi V DPR RI di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016,” jelas jaksa.Jaksa menyebut Hong Arta memberikan uang kepada Damayanti dan Amran secara bertahap. Ada tiga tahapan, di antaranya Hong Arta memberikan suap ke Amran sebanyak 2 kali dan ke Damayanti sebanyak 1 kali.Berikut rincian pemberian suap:- Pemberian uang sejumlah Rp 8 miliar dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat kepada Amran untuk suksesi selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara”Amran yang pada saat itu meminta bantuan dana untuk kekurangan pembayaran suksesinya selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara dan akhirnya disepakati Terdakwa dan Abdul Khoir akan memberikan uang sejumlah Rp 8 miliar. Sebagai imbalannya, Amran menjanjikan akan mengupayakan Terdakwa dan Khoir mendapatkan paket proyek di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Tahun Anggaran 2016,” ungkap jaksa.- Pemberian ‘Dana Satu Pintu’ sejumlah Rp 2,6 miliar dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat kepada Amran untuk pengurusan paket proyek program spirasi dari Komisi V DPR- Pemberian uang sejumlah Rp 1 miliar dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat kepada Damayanti.”Terdakwa dengan menggunakan rekening PT Sharlee Jaya mengirim uang sejumlah Rp 1 miliar ke rekening Erwantoro di Bank Mandiri KCP Jakarta Iskandarsyah. Setelah mengetahui uang dari Terdakwa sudah masuk ke rekening Erwantoro, kemudian Abdul Khoir meminta Erwantoro menukar uang itu ke mata uang Dollar Amerika Serikat dan meminta Erwantoro untuk menyerahkannya kepada Damayanti Wisnu Putranti,” ucap jaksa.Atas perbuatannya, Hong Arta didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.Hong Arta dijerat dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016 ini. Hong Arta merupakan Direktur dan Komisaris PT SR (PT Sharleen Raya JECO Group).KPK menduga Hong Arta memberi suap Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar kepada Amran. Dia juga diduga memberi suap serta Rp 1 miliar kepada Damayanti. Suap kepada Amran dan Damayanti itu diduga diberikan secara bertahap pada 2015.Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2016. KPK saat itu menangkap Damayanti Wisnu Putranti, yang masih menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP.Damayanti diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek jalan yang ditangani Kementerian PUPR. Total sudah ada 12 orang yang terlibat dan sebagian besar sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim pengadilan tipikor.tonton juga video ‘Diduga Korupsi Pengadaan Bibit Kopi, Oknum Pejabat Mamasa Ditahan!’:[Gambas:Video 20DavidHall]

(zap/elz)

Informasi Dari : wikipedia.org

Pemkab Badung Raih WTP 6 Kali Beruntun dari BPK RI

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menjelaskan capaian yang berhasil diraih sebanyak enam kali secara beruntun ini merupakan upaya Pemkab Badung dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.”Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, penyusunan LKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.Selain meraih WTP beruntun, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.Dalam keterangannya, Pemkab Badung mengatakan keberhasilan pemerintah Kabupaten Badung meraih WTP enam kali beruntun merupakan kerja keras seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.”Kami sangat mengapresiasi kerja keras ini semoga kedepannya dapat dipertahankan dan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan transparan. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat apalagi yang menyangkut dalam pengelolaan keuangan,” katanya.Terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung mengatakan tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada.”Kami Pemkab Badung selalu mendapat pembinaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD ini untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar serta siap menjadi contoh di Indonesia,” pungkasnya.

(prf/ega)

Informasi Dari : wikipedia.org