Wacana Pemulangan Seribu WNI dari Suriah Masih Perlu Dirapatkan Lintas Menteri

Lamongan – Wacana pemulangan seribu WNI yang masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah masih harus dirapatkan antar menteri. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu menggelar rapat dengan lintas kementerian untuk membahas hal tersebut.”Itu masih perlu dilakukan verifikasi lagi. Kita masih belum bisa berangkat ke sana karena kondisi masih pandemi,” kata Kepala BPNT Komjen Boy Rafli Amar saat berkunjung di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Rabu (21/10/2020).Pihaknya, kata Rafly, masih menunggu setelah pandemi global COVID-19 ini reda baru akan mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi data. Untuk bisa dipulangkan kembali, kata Rafly, masih perlu waktu dan masih perlu untuk dirapatkan dengan lintas menteri.

“Perlu dirapatkan dengan lintas kementerian, perlu waktu setelah proses verifikasi data,” kata Rafly.Boy Rafly mengatakan, kunjungannya ke YLP yang dipimpin oleh ustaz Ali Fauzi Manzi di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro ini untuk melihat program kegiatan yang dilakukan oleh yayasan yang membina para mantan narapidana terorisme (Napiter) ini. Boy Rafly berharap, semua kegiatan adalah program-program yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan para anggota, khususnya pada bidang usaha yang cocok dilakukan.”Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan yayasan ini tentu kita harapkan terus dikembangkan dengan memanfaatkan sumberdaya dan dukungan baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah,” terangnya.Sementara, Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Ustaz Ali Fauzi Manzi berterimakasih atas kehadiran Kepala BNPT ke yayasan yang dipimpinnya ini. Ali Fauzi menambahkan, belakangan ini semakin banyak yang bergabung dengan yayasan yang membina para mantan napiter ini.”Makin ke sini makin banyak kawan-kawan yang care dan bergabung. Tentu ini menjadi atmosfer yang baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia,” lanjut Ustaz Ali.Ustaz Ali menyebut, hingga kini YLP telah membina lebih dari 115 mantan napiter dan bulan ini saja ia menerima setidaknya 11 orang mantan napiter yang baru bebas dari Lapas. Kebanyakan, kata Ali, para mantan napiter yang bergabung di YLP berasal dari daerah-daerah sekitar Lamongan seperti Surabaya atau Blitar.”Unit usaha yang kita kembangkan kita sesuaikan dengan skill masing-masing, kalau skilnya di pertanian ya kita arahkan ke pertanian, perkebunan ya ke perkebunan. Masing-masing punya skil berbeda, jadi kalau kita paksakan ya nggak bagus,” pungkasnya.

(iwd/iwd)

Informasi Dari : wikipedia.org

PWI Apresiasi Bareskrim Tangkap 6 Pelaku Pembunuhan Wartawan Demas Laira

Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengapresiasi tim gabungan Polri yang telah menangkap enam pelaku pembunuhan wartawan Demas Laira di Sulawesi Barat (Sulbar). Polri dinilai telah bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan tersebut.”Saya sangat mengapresiasi begitu cepatnya Polri menangani kasus pembunuhan wartawan Demas Laira,” kata Ketua Umum PWI, Atal S Depari, dalam keterangan pers, Rabu (21/10/2020).Atal mengatakan kasus-kasus pembunuhan terhadap wartawan sebelumnya jarang terungkap. Namun, kata Atal, kini Polri menunjukkan keseriusannya untuk mengungkap kasus-kasus terkait jurnalis.

“Sekarang saya melihat ada keseriusan Polri mengungkap kasus-kasus terkait wartawan,” ujar Atal.Atal berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera. “Kami yakin Polri profesional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ancaman terhadap para pelaku,” ujar Atal.Sebelumnya, Demas Laira (28), seorang wartawan yang bekerja di beberapa media online, ditemukan tewas bersimbah darah dengan 17 luka tikaman di tubuhnya. Dia ditemukan tewas di jalan poros Mamuju-Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya di wilayah Dusun Salu Bijau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada Kamis dini hari (20/8) sekitar pukul 02.00 Wita.Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang milik korban, yakni sebuah sepeda motor, dompet, serta tiga kartu pers atas nama Demas Laira. Namun, telepon genggam milik korban tidak ditemukan di lokasi penemuan jasad Demas Laira.Tim Gabungan Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri, Ditkrimum Polda Sulbar, dan Satresmob Ditkrimum Polda Sulsel berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Kadiv Humas Polri Irjen Raden Argo Yuwono mengatakan korban meninggal dunia dengan ditusuk badik.”Adapun TKP berada di Jl. Trans Poros Sulawesi Mamuju – Palu, KM 151 Salubijau – Karossa, Mamuju Tengah – Sulbar,” kata Argo.Argo menyatakan ada 6 tersangka dalam peristiwa pembunuhan ini.”Mereka adalah: Syamsul (32 th) ditangkap di Mandar – Pohuwato, Gorontalo; Nawir (30 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; Doni (20 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; Haerudin (18 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; Ilham (19 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; dan Ali Baba (25 th) ditangkap di Sarudu, Pasangkayu – Sulawesi Barat,” kata Argo.Argo juga mengungkap motif kasus pembunuhan tersebut. Pelaku disebut sakit hati kepada korban karena mengganggu adik perempuan salah satu pelaku bernama Syamsul.”Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP ancaman pidana hukuman mati, seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun,” ujar Argo.Tonton video ‘Minim Barang Bukti, Kendala Polisi Usut Pembunuhan Demas Laira’:[Gambas:Video 20DavidHall]

(knv/fjp)

Informasi Dari : wikipedia.org

Atasi Macet, Pemkab Sidoarjo Usulkan Pembangunan Flyover Bundaran Aloha

Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo mengusulkan pembangunan flyover di Bundaran Aloha. Pembangunan itu untuk mengatasi tingginya volume kendaraan dari arah Surabaya, Sidoarjo dan dari Bandara Juanda selama ini.Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan rencana tersebut bahkan sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Sebab, kewenangan penataan dan pembangunan flyover berada di pusat.”Penataan dan penanganan kawasan tersebut sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Karena memang wewenangnya ada di pusat,” kata Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono, Rabu (21/10/2020).

Kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto menambahkan pembangunan flyover sesuai dengan Perpres 80 tentang percepatan pembangunan wilayah di Jatim. Adapun tujuannya untuk mengurai kemacetan selama ini.”Kebetulan sejalan dengan Pepres 80 tentang percepatan pembangunan wilayah di Jatim. Sidoarjo itu kan ketempatan percepatan Perpres 80 di antaranya ya flyover Juanda agar kemacetan di sekitar tidak terjadi,” jelas Heri.Menurut Heri, ada banyak rekayasa untuk mengurai kemacetan di kawasan Bundaran Aloha. Namun dari sekian rekayasa, kemungkinan paling ideal adalah pembangunan flyover.”Ya itu konsep yang ideal untuk memecahkan crowded yang ada di Aloha memang harus ada rekayasa. Ada macam-macam rekayasa di sana. Bisa layang, bisa underpass. Mana yang lebih efisien kalau memang hasilnya visibility (kemungkinan) layang ya dibangun layang,” terang Heri.Heri menuturkan, saat ini Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan desain pembangunan flyover di Bundaran Aloha. Dan desain itu, kini sudah diusulkan ke pemerintah pusat.Desain flyover Bundaran Aloha (Foto: Amir Baihaqi)”Desain memang kami yang mengusulkan. Namun pembangunannya semua wewenang pusat,” tutur Heri.Dalam desain flyover, terlihat ada dua flyover yang akan dibangun. Dua flyover itu yakni dari Jalan Juanda turun di sebelah barat atau jalan arah Sidoarjo menuju Surabaya. Dan satu flyover lagi menuju ke Jalan Juanda.”Dengan begitu, kendaraan dari dan menuju Jalan Juanda tidak terpengaruh rel kereta api. Juga menghindari croosing di Bundaran Aloha. Tentu ada penambahan luas jalan di sebelah barat agar titik turun dan naik flyover tidak menimbulkan kepadatan baru,” tandas Heri.

(iwd/iwd)

Informasi Dari : wikipedia.org

Cawabup Klaten Harjanta Dipecat PDIP Gegara Maju Pilkada Lewat Parpol Lain

Klaten – Calon Wakil Bupati Klaten, Harjanta, dipecat dari keanggotaan PDIP. Harjanta yang menjabat Wakil Ketua DPC PDIP Klaten dianggap membangkang oleh DPP PDIP karena maju Pilkada 2020 melalui parpol lain.”Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memutuskan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Harjanta dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Klaten Hety Purwani saat konferensi pers di kantor DPC PDIP Klaten, Rabu (21/10/2020).Hety menjelaskan pemecatan Harjanta didasarkan SK Nomor: 1 IKPTS/DPPI /2020. Bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, kewibawaan, dan menegakkan citra partai setiap anggota partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada kode etik dan disiplin. Organisasi partai akan efektif apabila di dalamnya terdapat kader-kader militan dan patuh terhadap peraturan organisasi.

“Setiap kader partai wajib menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai, sikap politik, AD/ ART, serta program partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi dan tugas partai. Apabila ternyata kader partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP Partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan,” papar Hety.Sikap, tindakan dan perbuatan Harjanta, kata Hety, yang tidak mengindahkan instruksi DPP terkait Rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten pada Pilkada 2020 dengan mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Klaten dari partai politik lain adalah pembangkangan. Pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin dikategorikan sebagai pelanggaran berat.”Dikategorikan pelanggaran berat oleh karenanya DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan terhadap Harjanta, dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menimbang Anggaran Dasar Partai Tahun 2019, Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019, Keputusan-Keputusan Kongres V PDI Perjuangan Tahun 2019 dan Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2020, tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” lanjut Hety.Selain itu, keputusan DPP melarang Harjanta melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.”DPP akan mempertanggungjawabkan SK saat kongres. Surat Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ucap Hety.Menanggapi SK pemecatan dirinya dari PDIP, Harjanta tidak mau berkomentar. Dia enggan memberikan komentar meskipun awalnya hendak memberikan tanggapan lewat keterangan tertulis.”Besok kita akan konferensi pers. Sekarang no comment,” ungkap Harjanta saat dihubungi DavidHallcom.Untuk diketahui, Pilkada Klaten 2020 bakal diikuti tiga pasangan calon. Yakni paslon nomor urut 1 Sri Mulyani-Yoga Hardaya (Mulyo) diusung PDIP dan Golkar, pasangan nomor urut 2 One Krisnata-M Fajri (ORI) diusung Partai Demokrat, PKS dan Gerindra, dan pasangan nomor urut 3 Arif Budiyono-Harjanta (ABY- HJT) diusung PAN, PKB, PPP, dan NasDem.

(rih/sip)

Informasi Dari : wikipedia.org

Barang Bukti Senilai Rp 5 Miliar di Jember Dimusnahkan

Jember – Kejari Jember memusnahkan sejumlah barang bukti hasil ungkap kejahatan. Barang bukti yang dimusnahkan total nilainya mencapai Rp 5 miliar.Barang bukti yang dimusnahkan antara lain obat keras berbahaya (okerbaya) jenis Trihexyphenidyl, Dextromethropan dan Novason. Kemudian ada ekstasi dan sabu-sabu. Lalu ada uang palsu dalam bentuk Dolar Amerika senilai Rp 48 juta.Barang bukti itu merupakan hasil penanganan kasus sejak Mei 2020. Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman depan Kantor Kejari Jember Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari.

“Pemusnahan ini dilakukan, dan telah berkekuatan hukum tetap,” kata Kepala Kejari Jember Prima Idzwan Mariza, Rabu (21/10/2020).Prima mengatakan untuk pemusnahan barang bukti okerbaya ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah penanganan hukum di Jember.”Untuk okerbaya terbanyak sepanjang sejarah di Jember yang nilainya fantastis sampai Rp 5 miliar. Dengan rincian Trihexyphenidyl 3.263.739 butir, Dextromethropan 1.511.370 butir, obat Novason 160.000 butir,” sebutnya.”Juga ada ekstasi 88 butir, sabu-sabu 208,4 gram, dan uang palsu dalam bentuk Dolar Amerika senilai 48 juta rupiah,” tambahnya.

Informasi Dari : wikipedia.org

Diduga Hina NU, Gus Nur Dilaporkan Ketua Pengurus Cabang Cirebon ke Bareskrim

Jakarta – Ketua pengurus Nahdlatul Ulama (NU) cabang Cirebon, Azis Hakim, melaporkan Suri Nur Rahardja alias Gus Nur ke Bareskrim. Gus Nur dilaporkan karena dianggap telah menghina NU.Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020. Azis mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan ujaran kebencian dan atau hate speech melalui media elektronik.”Saya sebetulnya nggak sengaja kemarin saya ada di Jakarta, saya Azis Hakim ketua NU cabang Cirebon. Kemarin saya ada di Jakarta tiba-tiba saya melihat satu tayangan video yang isinya disampaikan oleh Gus Nur, nama lengkap Nur Raharja atau yang biasa kita kenal Gus Nur tiba-tiba memberikan pernyataan dalam satu momen dialog dengan Refli Harun yang isinya nyata-nyata melahirkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan terhadap Nahdlatul Ulama,” kata Azis di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2020).

Azis menyebut Gus Nur bukan kali ini saja melontarkan ujaran kebencian terhadap NU.”Bahwa Gus Nur ini sudah berkali-kali melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak hanya sekarang ini, tapi sebelum-sebelumnya juga Gus Nur sudah melakukan dan sering melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama,” tuturnya.Di lokasi yang sama, kuasa hukum NU Cirebon, Saleh, menyampaikan pihaknya membawa compact disc (CD) sebagai barang bukti. Dalam CD tersebut terdapat pidato dan video terlapor yang isinya diduga menyampaikan ujaran kebencian.”CD isinya adalah pidato ataupun video yang disampaikan Gus Nur terkait dengan ujaran kebencian itu,” ujarnya.Saleh mengungkapkan beberapa poin pernyataan dari Gus Nur diduga sebagai ujaran kebencian terhadap NU. Dia mencontohkan seperti kesucian NU tidak ada, disebut sebagai PKI, dan dianggap liberal.”Pada menit ke 40 sama 5 menit sekian dia menyatakan gini, NU sekarang diibaratkan sebagai bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya dan sopirnya ugal-ugalan dan penumpangnya kurang ajar semua. Merokok, buka aurat, juga buka dangdutan. Jadi kesucian NU dikenal tidak ada selama ini,” ungkapnya”Kemudian menit ke 05.20 juga, bisa jadi keningnya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Gus Yaqut dan sopirnya KH Aqil Siroj dan penumpangnya liberal, sekuler, PKI dan semuanya numplek di situ, nah itu poinnya yang kita laporkan,” lanjutnya.Lebih lanjut Saleh mengatakan pihaknya mentersangkakan Gus Nur dengan dua pasal dalam Undang-Undang (UU) ITE. “Kita laporkan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pasal 28 ayat 2 UU ITE yang ancamannya kalau yang dua itu 4 tahun, yang 28 ayat 2, 6 tahun,” tuturnya.

(eva/eva)

Informasi Dari : wikipedia.org

Fitur-fitur di Vivo V20 dan V20 SE Ini Dukung Mobilitas Pengguna

Jakarta – Duet Vivo V20 dan V20 SE yang dirilis akhir September 2020, hadir dengan segenap fitur dan teknologi terbaru yang belum ada di varian V-series sebelumnya. Kemampuan yang dibawa kedua smartphone tersebut disebut mampu mempermudah mobilitas harian pengguna.Pada varian Vivo V20 SE, terdapat teknologi NFC yang berfungsi untuk transfer data hingga pengecekan dan top up saldo uang elektronik. Fitur ini sangat membantu pengguna di saat butuh mengisi uang elektronik untuk masuk tol, bayar parkir, naik kendaraan umum, dan sebagainya tanpa harus pergi ke ATM.Sementara itu, pengguna Vivo V20 dimanjakan dengan adanya NFC Multifunctions. Selain untuk transfer data serta cek dan top up saldo uang elektronik, NFC Multifunctions ini bisa menjadi duplikat kartu akses untuk masuk ke rumah atau apartemen.

Dengan NFC Multifunctions di Vivo V20, pengguna tak perlu lagi repot membawa kartu akses saat keluar rumah atau apartemen. Adapun Vivo V20 merupakan smartphone V-Series pertama dari Vivo yang punya fitur NFC Multifunctions.”Lewat beragam teknologi spesial yang disematkan di pada smartphone dari Vivo V20 dan V20 SE ini, beragam kejutan menarik akan dirasakan langsung oleh pengguna. Salah satunya, hadirnya fitur NFC yang memiliki berbagai fungsi yang dapat membantu kegiatan harian konsumen,” kata Senior Product Manager Vivo Indonesia Ricky Bunardi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).Selain kemampuan NFC yang ditingkatkan, Vivo V20 dan V20 SE dibekali teknologi 33W FlashCharge. Dengan fitur tersebut, baterai Vivo V20 dapat terisi dari nol sampai 65%, sedangkan baterai Vivo V20 SE terisi dari nol sampai 62% lewat pengisian daya selama 30 menit.33W FlashCharge tersebut menjadi penolong bagi pengguna saat harus bermobilitas cepat. Sebagai contoh, pengisian daya ponsel selama setengah jam di pagi hari saat pengguna mandi dan sarapan sudah bisa menyuplai daya baterai untuk aktivitas sepanjang hari.Ilustrasi fitur NFC Vivo V20 dan V20 SE. Foto: dok. Vivo IndonesiaPerforma Vivo V20 dan V20 SE pun terbilang mumpuni untuk mengakomodir berbagai aktivitas. Vivo V20 ditenagai chipset Qualcomm® Snapdragon™ 720G yang membuatnya leluasa untuk menjalankan aplikasi hiburan hingga gaming. Kinerja chipset didukung 8GB RAM dan 128GB ROM untuk memproses perintah dengan cepat. Ditambah lagi dukungan Funtouch OS 11 berbasis Android 11, dilengkapi fitur Multi Turbo, Game Turbo, and Jovi Smart Scene membuat pengoperasian perangkat kian responsif.Di Vivo V20 SE, tertanam chipset Qualcomm® SnapdragonTM 665 yang turut disandingkan dengan 8GB RAM dan 128 GB ROM. Smartphone ini juga mendapatkan jatah Funtouch OS 11 berbasis Android 10, beserta fitur Multi Turbo, Game Turbo, and Jovi Smart Scene.Keunggulan lain dari Vivo V20 dan V20 SE ada pada kameranya. Vivo V20 SE punya kamera depan beresolusi 32MP beserta fitur Super Night Selfie untuk foto malam hari yang jernih. Di punggungnya terpasang tiga kamera, terdiri dari 48MP Main Camera, 8MP Dual Mode Camera (Super Wide-Angle and Super Macro Camera), dan 2MP Depth Camera.Sedikit berbeda, Vivo V20 kedapatan jatah kamera depan 44MP Eye Autofocus. Smartphone ini dilengkapi tiga set kamera, yakni 64MP Night, 8MP Multimode Camera (Super Wide-Angle/ Super Macro/ Depth Camera), dan 2MP Mono Camera. Dukungan fitur Super Night Mode, Motion Autofocus, dan Smart Zoom memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berkreasi.Itulah beberapa fitur di duo Vivo V20 dan V20 SE yang bisa mendukung mobilitas harian. Semakin banyak kebutuhan yang terakomodir, kehadiran duo ponsel ini pun semakin diperlukan untuk setiap aktivitas harian.

Simak Video “vivo V20 SE, Jagoan Baru di Super Night Selfie”[Gambas:Video 20DavidHall](prf/fay)

Informasi Dari : wikipedia.org

Moeldoko: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sempurna, tapi Selalu Ingin Perbaiki

Jakarta – Pemerintah mengaku menerima dengan legawa semua masukan dan kritik terkait kinerja Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin selama satu tahun memimpin RI. Pemerintah menyadari tidak bisa bekerja secara sempurna.”Berikutnya ada beberapa hal yang menjadi koreksi dan masukan. Tentu kita, pemerintah, tidak bisa bekerja secara sempurna, karena kesempurnaan bukan milik manusia. Tetapi pemerintah selalu ingin memperbaiki dari waktu ke waktu,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di kantor KSP, Jakarta, Rabu (21/10/2020).Moeldoko mengingatkan bahwa pandemi virus Corona (COVID-19) membuat semuanya serba sulit. Karenanya, mantan Panglima TNI itu mengajak semua elemen masyarakat agar bekerja sama membangun Indonesia.

“Semuanya memahami bahwa situasi saat ini situasi sulit tidak mudah, jangan kita persulit diri. Justru dengan bekerja sama berbagai pihak dan pemerintah mendengarkan, maka, persoalan yang kita hadapi bersama ini pasti bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Moeldoko.Lebih lanjut, Moeldoko memastikan pemerintah tidak akan menutup diri dari segala bentuk kritik dan masukan. Dia menyebut pemerintah selalu membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat.”Pemerintah sangat respons terhadap berbagai masukan. Kita tidak menutup diri, tidak menutup mata dan menutup telinga. Masukan-masukan tersebut diperlukan, karena sejatinya, membangun suatu negara, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang tidak seperti biasanya, malah yang diperlukan adalah bagaimana semuanya bergandengan tangan,” sebutnya.Seperti diketahui, kinerja Jokowi-Ma’ruf selama satu tahun pemerintahannya mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya elite Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli mencatat setidaknya ada empat permasalahan yang terjadi selama pemerintah Jokowi.Pertama, Fadli menyebut beban utang luar negeri Indonesia semakin berat di era Jokowi. Menurutnya, hal itu disebabkan adanya miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan tuna konsep.”Selain utang luar negeri, tahun ini pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar US$ 4,3 miliar dengan tenor 30 tahun. Artinya, utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2050. Jadi, jangankan mengurangi beban rakyat dan negara, pemerintahan saat ini justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban bagi anak cucu kita nanti. Warisan gunungan utang,” papar Fadli.”Bayangkan, dengan total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.594,9 triliun per Agustus lalu, setiap orang Indonesia saat ini menanggung utang negara sebesar Rp 20,5 juta. Sejarah kelak mencatat, anak cucu kita menerima ‘legacy’ utang!” imbuh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.Simak juga video ‘Pesan Moeldoko di Era New Normal: Kita Hadapi dengan Semangat Baru’:[Gambas:Video 20DavidHall]

(zak/zak)

Informasi Dari : wikipedia.org

PM Jepang ke RI Dianggap Ancaman, Fadli Soroti Sikap Agresif China di LCS

Jakarta – Para pengamat China menilai pertemuan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia sebagai ancaman. Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai kunjungan dan kerja sama Jepang ke Indonesia sudah tepat waktu dan menguntungkan kedua pihak.”Menurut saya, kunjungan PM Jepang itu timely, pada waktu yang tepat. Jepang merupakan sahabat sejati bagi pembangunan Indonesia selama puluhan tahun,” kata Fadli kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).”Selama ini investasi Jepang di Indonesia juga menguntungkan kedua pihak, fair,” sambungnya.

Lebih lanjut, Fadli pun menyoroti sikap agresif China di kawasan Laut China Selatan (LCS). Menurutnya, sikap itu berpotensi mengancam kedaulatan wilayah Republik Indonesia.”Sikap agresif China di Laut China Selatan tentu mengancam kedaulatan wilayah RI. Mereka sering melanggar ZEE dan kapal-kapal nelayan maupun coast guard masuk ke wilayah kita seenaknya,” ujar Fadli.Menurut elite Partai Gerindra ini, Indonesia memang perlu beraliansi dengan Amerika dan Jepang. Khususnya agar tercipta keseimbangan mengenai situasi di Laut China Selatan.”Soal Laut China Selatan, kita memang perlu beraliansi dengan Amerika dan Jepang agar terjadi keseimbangan di kawasan,” tuturnya.Diketahui, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada Selasa kemarin (20/10). Salah satu kesepakatan yang diraih oleh dua pemimpin adalah mempercepat pembahasan ekspor senjata dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia.Sejumlah pengamat di China mengatakan kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia menandakan Jepang secara aktif mulai membantu dan memastikan strategi Indo-Pasifik untuk menahan pengaruh China di kawasan Asia Tenggara.Media milik Partai Komunis China, The Global Times, melaporkan para pengamat juga khawatir kesepakatan yang dibuat oleh Jepang di Asia Tenggara justru akan mengancam stabilitas perdamaian di kawasan.The Global Times mengutip pernyataan Da Zhigang, direktur dan peneliti dari Institute of Northeast Asian Studies di Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences, yang mengatakan kesepakatan militer malah akan meningkatkan kesulitan untuk mencapai konsensus multilateral atas sengketa Laut China Selatan.

(hel/knv)

Informasi Dari : wikipedia.org

Muhammadiyah Temui Jokowi, Sarankan Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Jakarta – Perwakilan PP Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada siang tadi. Muhammadiyah mengusulkan pelaksanaan omnibus law UU Cipta Kerja ditunda.Pertemuan rombongan PP Muhammadiyah dan Jokowi itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020) pukul 11.00-12.30 WIB. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sutrisno Raharjo, Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.”Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang-lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis.

Mu’ti mengatakan Jokowi tak akan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Kendati demikian, kata Mu’ti, Jokowi terbuka akan masukan dari semua pihak.”Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah. Presiden mengakui komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” ujar Mu’ti.Sementara itu, Muhammadiyah mengapresiasi sikap Jokowi yang terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat. Demi menciptakan situasi yang tenang, Muhammadiyah juga menyarankan agar Jokowi menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja.”Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya. Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan saksama,” kata Mu’ti.

(knv/tor)

Informasi Dari : wikipedia.org