Kejagung Klarifikasi ke Kajari Jaksel soal Jamuan untuk 2 Jenderal

Jakarta – Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Amir Yanto menyebut pihaknya telah memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna. Pemanggilan Anang untuk mengklarifikasi kabar jamuan makan kepada para tersangka kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.”Biasanya makan siang itu dikasih nasi kotak karena itu hari Jumat, kan waktunya mepet, sehingga tidak sempat mencari keluar. Makanya pesan soto di kantin, begitu,” kata Amir Yanto kepada wartawan di kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2020).”Itu bukan jamuan. Itu memang setiap orang yang dimintai keterangan, baik saksi maupun tersangka, itu dapat makan siang. Malah biasa makan siangnya itu lebih mahal,” imbuhnya.

Amir menyampaikan sejatinya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Sehingga, menurut Amir, sudah seharusnya, pihak Kejari Jakarta Selatan memberikan pelayanan publik baik terhadap tersangka maupun kepada semua pihak.”Yang kedua, bahwa Kejari Jakarta Selatan itu sudah memperoleh predikat WBK/WBBM sehingga harus memberikan pelayanan yang terbaik. Itu bukan hanya tersangka, semua orang yang diberi pelayanan terbaik,” ucapnya.Amir mengatakan proses klarifikasi sudah selesai. Sementara itu, terkait dengan unggahan penasihat hukum Prasetijo Utomo itu, Amir menyebut hal itu sebagai apresiasi untuk pelayanan yang baik.”Ya kalau foto-foto sebaiknya, mau diapain lagi foto. Kan foto itu artinya, itu penasihat hukum itu memberi apresiasi ternyata Kejari Jakarta Selatan memberikan suatu pelayanan yang baik,” ujarnya.”Inilah kalau memang anggarannya ada, kenapa tidak? Yang baik, jangan dimiskin-miskinkan. Kalau anggarannya Rp 10 ribu, ya habiskan. Ke depan, itu Kejaksaan memberikan pelayanan lebih luar biasa lagi. Ya lebih lama lebih baik, pelayanan kepada masyarakat, baik kepada tersangka, terdakwa, tamu, harus baik,” sambung dia.Adapun pemberian jamuan makan terhadap dua jenderal, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, serta tersangka kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra lainnya, Tommy Sumardi, terjadi saat proses pelimpahan berkas dan tersangka pada Jumat (16/10). Kajari Jaksel Anang Supriatna mengklarifikasi soal jamuan makan siang itu.”Jadi begini, itu kan para terdakwa semua, baik JPU dari pukul 09.00 WIB pagi sampai 14.00 WIB siang kan. Kami selaku tuan rumah itu biasa, standar, menyiapkan makan siang,” kata Anang saat dimintai konfirmasi, Minggu (18/10).Anang menerangkan pemberian makan siang itu tidak dikhususkan untuk para tersangka. Menurutnya, pemberian makan itu salah satunya atas pertimbangan keamanan. Bahkan, menurutnya, tim jaksa juga diberi makan siang. Adapun makanan yang disajikan adalah nasi soto.”Tidak hanya para terdakwa, tetapi juga ada pengacara. Faktor keamanan juga, supaya nggak ke sana-kemari,” terangnya.

(aud/aud)

Informasi Dari : wikipedia.org

Ketua Gerindra Pekalongan Tewas Kecelakaan, Sopir Belum Bisa Diperiksa

Sragen – Ketua DPC Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Nunung Sugiantoro tewas dalam kecelakaan di Tol Solo-Ngawi kemarin pagi. Sopir mobil yang ditumpangi Nunung, Syaiful Huda (37) masih belum bisa dimintai keterangan oleh polisi.”Laporan sementara untuk pengemudi belum bisa kita mintai keterangan. Masih syok dan kondisi fisiknya juga belum memungkinkan kondisi kesehatannya,” ujar Kasat Lantas Polres Sragen AKP Ilham Syafriantoro Sakti saat dihubungi DavidHallcom, Rabu (21/10/2020).Syaiful kini masih menjalani perawatan di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen. Menurut Ilham, penyebab kecelakaan tersebut salah satunya yakni unsur kelalaian sopir.

“Ada kemungkinan (tersangka), karena kan beberapa faktor penyebab kecelakaan salah satu ada human error, lalainya si pengemudi. Sehingga kalau bicara kemungkinan ya ada,” jelasnya.Ilham mengatakan, polisi juga akan melihat ada tidaknya kemungkinan faktor lain sebagai penyebab kecelakaan. Termasuk memeriksa kondisi kelaikan kendaraan yang mengalami kecelakaan.”Nanti hasil penyidikan lebih lanjut seperti apa, apakah murni kesalahan pengemudi atau ada faktor lain, kita belum bisa kasih kesimpulan,” paparnya.Polisi juga akan mendatangkan ahli yang akan dimintai keterangan terkait kondisi kendaraan. Salah satu yang akan diperiksa yakni fungsi rem pada mobil tersebut.”Kendaraan nanti kita cek fungsi rem dan sebagainya. Nanti kita juga menghadirkan saksi ahli, kita mintai keterangan hitam di atas putih. Jika surat keterangan ahli menyatakan kondisi (kendaraan) prima, kenapa tidak (ada penetapan tersangka)?” urainya.Ilham menegaskan proses hukum akan terus berjalan, meskipun keluarga korban tidak menuntut. Menurutnya hal itu akan menjadi pertimbangan dalam persidangan nanti.”Prinsipnya seperti itu, adanya perdamaian atau tidak adanya tuntutan tidak mengugurkan proses hukum. Itu akan meringankan putusan hakim,” pungkasnya.

(sip/ams)

Informasi Dari : wikipedia.org

Polisi Banyuwangi Gandeng Dai Ciptakan Pilkada Aman dan Damai

Banyuwangi – Untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam Pilbup Banyuwangi 2020, aparat keamanan menggandeng sejumlah dai. Para dai ini nantinya akan mengkampanyekan Pilkada Banyuwangi aman dan damai.Mereka adalah para dai kampung di seluruh desa dan kelurahan di Banyuwangi. Julukan mereka yakni dai kamtibmas. Mereka dinobatkan sebagai duta Pilkada aman dan damai oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin, di ruang Rupatama, Mapolresta Banyuwangi, Rabu (21/10/2020).”Mereka akan membantu kami dalam mengkampanyekan Pilkada aman dan damai di Banyuwangi,” ujar Kapolresta Banyuwangi kepada DavidHallcom.

Tugas mereka, kata Arman, akan memberikan tausiah yang sejuk tentang Pilkada. Sebab dalam Pilkada, sering sekali terjadi gesekan antar individu ataupun antar kampung. Merekalah nantinya yang akan memberikan pencerahan dan meredam peemasahan Pilkada dengan damai.”Tentu nantinya mereka akan meganjurkan jalur yang sesuai dengan undang-undang. Misal pelaporan ke gakkumdu atau Bawaslu. Sehingga tidak ada aksi anarkis ketika ada gesekan,” tambahnya.

Informasi Dari : wikipedia.org

IPB Akan Beri Gelar Doktor Honoris Causa ke Kepala BNPB Doni Monardo

Jakarta – IPB University akan memberikan gelar doktor honoris causa kepada Kepala BNPB Letjen Doni Monardo. Gelar doktor kehormatan diberikan kepada Doni karena karya dan dedikasinya dalam bidang iptek dan kemanusiaan.”Sesuai Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 05/2015 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di Lingkungan IPB, Letjen TNI Doni Monardo dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang iptek, serta atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan dalam arti luas, dan kemanusiaan,” kata Rektor IPB Arif Satria dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).Keputusan pemberian gelar doktor honoris causa kepada Doni Monardo diambil dalam rapat pleno Senat Akademik (SA) IPB pada Selasa (20/10) yang menyetujui pemberian gelar kehormatan itu. Dalam perjalanan kariernya, Doni Monardo dinilai selalu memberikan kontribusi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

“Dalam berbagai penugasan, baik saat mulai bertugas di Aceh, kemudian Danrem 061/Surya Kencana Bogor, selanjutnya sebagai Danjen Kopassus, Pangdam XVI/Pattimura, Pangdam III/Siliwangi, Sesjen Wantannas dan kini Kepala BNPB, diperoleh fakta yang kuat bahwa Letjen TNI Doni Monardo senantiasa berperan yang sangat nyata dalam meningkatkan dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia,” jelasnya.Arif menjelaskan ada setidaknya lima aksi Doni yang dinilai luar biasa dan pantas mendapatkan gelar doktor honoris causa. Di antaranya membangkitkan kepedulian lingkungan dan memberikan pelatihan keterampilan (environmental awareness and training), memobilisasi sumber daya (resource mobilization) dan membangun jaring kerja kolaborasi (pentahelix), dan memulihkan dan merehabilitasi keanekaragaman hayati spesies dan ekosistem.Selain itu, Doni Monardo juga dinilai membangun kolaborasi penegakan hukum serta melakukan advokasi kebijakan. Menurut Arif, seluruh kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, terutama karena kepemimpinan lingkungan yang kuat dan menonjol dari Doni Monardo.”Pengabdian dan jasa beliau yang luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan, pembangunan pertanian dalam arti luas serta kemanusiaan akan menjadi inspirasi bagi kita semua,” pungkas Arif.

(azr/dhn)

Informasi Dari : wikipedia.org

2 Perempuan Ditikam di Bawah Menara Eiffel Sambil Diteriaki “Arab Kotor”

PARIS, Davidhall.me – Dua perempuan dilaporkan ditikam berulang kali di bawah Menara Eiffel, Perancis, sambil diteriaki ” Arab kotor” oleh pelaku yang juga dua orang wanita.
Polisi merespons dengan menangkap tersangka, dalam kejadian yang terjadi setelah seorang guru dipenggal pada Jumat pekan lalu (16/10/2020).
Dua pelaku diidentifikasi berkulit putih dengan “perawakan Eropa”, dalam insiden yang terjadi pada Minggu malam waktu setempat (18/10/2020).
Baca juga: Pemenggal Kepala Guru di Perancis Sogok Murid hingga Rp 6 Juta Sebelum Beraksi
Salah satu korban disebut ditikam hingga enam kali dan menderita luka di paru-paru, dengan yang lainnya butuh operasi di tangannya.
Saksi mata mengungkapkan, mereka mendengar pelaku berteriak “Arab kotor” dan “pulanglah ke negaramu”, seperti dilaporkan The Sun Rabu (21/10/2020).
“Hubungi nomor darurat. Orang ini menikmanya,” jelas suara yang terdengar dalam video yang beredar di internet. Begitu juga ucapan “lepaskan, kau hewan bua””.
Dua pekerja toko yang berada dekat lokasi kejadian langsung mengintervensi serangan dan menahan salah satunya hingga polisi datang, dengan tersangka kedua langsung ditahan.
Serangan keji
Salah satu dari perempuan yang menjadi korban mengisahkan, semua berawal ketika dia meminta salah satu pelaku meminggirkan anjingnya.
Korban yang disebut bernama Kenza itu kepada harian Perancis Liberation mengatakan, mereka tengah berwisata sekeluarga ke Menara Eiffel.
Baca juga: Setelah Pembunuhan Keji Seorang Guru, Perancis Desak Kerja Sama Rusia untuk Perangi Terorisme dan Imigrasi Ilegal
Saat itu, total mereka adalah lima orang dewasa dan empat anak-anak, dan bermaksud melakukan tur singkat ke bagian taman di bawah menara.

Informasi Dari : wikipedia.org

Hasil Ekspose Polri-Jaksa: Tak Ada Unsur Sengaja di Kasus Kebakaran Kejagung

Jakarta – Gelar perkara (ekspose) kasus kebakaran Kejaksaan Agung (Kejagung) antara Bareskrim Polri dengan jaksa peneliti telah usai. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana memastikan kebakaran tidak disengaja.Ekspose kasus digelar di kantor Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2020) sore tadi. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri Brigjen Ferdy Sambo hadir dalam ekspose tersebut.Ferdy keluar dari kantor Jampidum sekitar pukul 17.55 WIB. Dia hanya memastikan ekspose penetapan tersangka kasus kebakaran Kejagung akan digelar lusa.

“Saya Jumat gelar penetapan tersangka. Itu saja yang saya sampaikan,” kata Ferdy Sambo.Dimintai konfirmasi terpisah, Jampidum Fadil Zumhana mengakui tidak bisa memberi tahu materi ekspose sore tadi. Namun dia memastikan kebakaran gedung Kejagung tidak disengaja.”Tidak ada, tidak ada unsur kesengajaan,” sebutnya.Diberitakan sebelumnya, Tim penyidik Bareskrim Polri akan melakukan ekspose terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) di depan jaksa peneliti. Ekspose rencananya berlangsung sore ini.”Sore ini pukul 15.30 WIB sesuai rencana, penyidik ekspos di depan jaksa peneliti di Kejagung,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Rabu (21/10) sekitar pukul 15.00 WIB sore tadi.Tonton video ‘Jumat Pekan Ini, Polri Gelar Penetapan Tersangka Kebakaran Kejagung’:[Gambas:Video 20DavidHall]

(zak/zak)

Informasi Dari : wikipedia.org

DPRD DKI Rapat ke Bogor Berdalih Cegah Corona, Komisi II DPR Beri Sorotan

Jakarta – Seluruh komisi DPRD DKI Jakarta menggelar rapat di Puncak, Bogor, dengan dalih mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan pertimbangan lokasi perlu memperhatikan efektivitas kegiatan.”Penentuan lokasi rapat baik di kantor maupun di luar kantor tentu mempertimbangkan efektivitas sebuah kegiatan,” kata Arwani kepada wartawan, Rabu (21/10/2020)Arwani juga menyoroti pertimbangan keamanan dan keselamatan di masa pandemi COVID-19. Menurutnya, parameter keselamatan mutlak harus ada.

“Apalagi di tengah situasi pandemi ini, pertimbangan keamanan dan keselamatan dari paparan COVID-19 menjadi salah satu parameter yang mutlak harus ada,” ujar Arwani.Arwani kemudian mengatakan setiap pertimbangan dalam rapat kerja yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dapat dicek. “Tinggal dicek, apakah pilihan rapat yang dilakukan oleh teman-teman DPRD DKI Jakarta itu merepresentasikan pertimbangan-pertimbangan tersebut atau tidak,” tuturnyaDiketahui, seluruh komisi DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 di Puncak, Bogor. Rapat digelar di Bogor itu disebut untuk mencegah penularan virus Corona.Acara dilaksanakan di Grand Cempaka Cipayung, Bogor, pada Selasa (21/10) kemarin. Resort atau wisma tersebut milik BUMD JakTour.”Di Grand Cempaka (Megamendung, Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran COVID,” ucap Plt Sekretaris Dewan Hadameon Aritonang, saat dihubungi, Selasa (21/10).Menurut Hadameon, saat rapat berlangsung, jendela-jendela di ruang rapat akan dibuka. Jadi, ada sirkulasi udara yang bagus untuk mencegah penularan COVID.”Semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini (Puncak) kan bisa,” katanya.Ada sekitar 800 orang yang hadir dalam rapat tersebut. Selain anggota DPRD DKI, hadir jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).”Iya, semua komisi, pembahasan APBD Perubahan. Ada 800-an orang yang hadir dari Dewan dan SKPD,” ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi, Rabu (21/10).Untuk diketahui, jumlah seluruh anggota DPRD DKI adalah 106 orang. Ada 5 komisi di DPRD DKI yang membidangi pemerintahan, pekerjaan umum, hingga kesejahteraan rakyat. Azis menyebut wisma itu memiliki ventilasi yang cukup sehingga disebut bisa mencegah penyebaran virus Corona.”Di Bogor ini juga fasilitas Pemda (DKI), digunakan karena di Jaya Raya ini ventilasinya baik, sehingga meminimalisir penularan COVID-19,” ujarnya.Lihat juga video ‘Anggota DPRD PDIP Pecahkan Gelas saat Rapat Bamus’:[Gambas:Video 20DavidHall]

(hel/elz)

Informasi Dari : wikipedia.org

Moeldoko: Kami Ditegur Presiden Komunikasi Publik Sangat Jelek

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komunikasi publik terkait omnibus law. Moeldoko mengakui komunikasi publik sangat jelek.Moeldoko menjelaskan hal itu dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020). Awalnya, Moeldoko menerangkan soal perkembangan pesat di media sosial. Hal itu pulalah yang membuat pemerintah kewalahan menghadapi disinformasi.”Kita semuanya memahami, sungguh-sungguh memahami khususnya kami yang berada di Kantor Staf Kepresidenan bahwa kita memasuki sebuah disruption sebuah situasi yang seperti saat ini dimana media sosial bertumbuh luar biasa, kadang-kadang melampaui imajinasi kita, dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks,” jelas Moeldoko.

Meski demikian, lanjut Moeldoko, pihaknya terus membenahi diri, khususnya dalam konteks omnibus law UU Cipta Kerja. Dia mengungkap ada teguran dari Jokowi karena komunikasi publik sangat jelek.”Tetapi itu bukan sebuah alasan bagi kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin perbaiki diri, khusus dalam konteks omnibus law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek,” ujar Moeldoko.Moeldoko menyebut teguran Jokowi dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi.”Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan,” kata Moeldoko.

(idn/tor)

Informasi Dari : wikipedia.org

TGPF Duga Oknum Aparat Terlibat Penembakan Pendeta Yeremia, Ini Respons TNI

Jakarta – Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyatakan tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani diduga ada keterlibatan oknum aparat ataupun pihak ketiga. Pihak TNI menyatakan menghormati hasil temuan TGPF.”Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal,” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).Dia mengatakan TNI menjunjung supremasi hukum. TNI menyatakan tak akan menutupi tindakan oknum personel yang melanggar hukum.

“TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini. TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum,” ujar dia.Dia mengatakan proses hukum bila ada oknum personel TNI-Polri yang melakukan pelanggaran bisa dilakukan karena identitas personel, kesatuan, dan garis komandonya jelas. Bahkan, lanjutnya, jika dilaksanakan persidangan militer, sudah jelas mekanismenya.Namun, Suriastawa bertanya balik jika pelaku pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.”Bagaimana bila pelakunya KKB? Karena tidak jelas pelakunya, organisasinya, dan lain-lain. Apalagi sesaat setelah penembakan TGPF (Jumat, 9/10), KKB mengaku bertanggung sekaligus menolak keberadaan TGPF berikut hasilnya. Kita semua harus mendukung proses pro justitia yang akan dilakukan oleh pemerintah, demi keamanan di Papua,” ujarnya.Tonton video ‘Mahfud: Kasus Penembakan Intan Jaya Diselesaikan Secara Hukum’:[Gambas:Video 20DavidHall]

Informasi Dari : wikipedia.org

Rekan Dibebaskan, Massa Demo Omnibus Law Bubarkan Diri dari Polrestabes Medan

Medan – Massa demonstrasi menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang mendatangi Polrestabes Medan membubarkan diri. Mereka bubar setelah dua rekannya yang sempat diamankan dibebaskan.Pantauan DavidHallcom di depan Polrestabes Medan, sekitar pukul 21.00 WIB, Rabu (21/10/2020), massa mulai membubarkan diri setelah dua rekannya yang sempat diamankan polisi dibebaskan.”Kita akan pulang bersama kawan-kawan kita yang dua orang tadi ditahan untuk merencanakan aksi turun ke jalan esok hari,” kata Koordinator AKBAR Sumut, Martin Luis.

Martin menyebut ada tiga rekannya yang diamankan saat mereka menggelar demo menolak omnibus law di Jalan Gatot Subroto, Medan. Dua orang di antaranya diperbolehkan pulang, sementara satunya lagi masih dimintai keterangan.”Iya, ada tiga orang kawan-kawan kita yang ditahan. Untuk malam ini kawan-kawan yang ditahan itu akan dikeluarkan dua orang dan satu lagi tetap akan didampingi dalam proses hukumnya,” ujar Martin.Martin mengaku pihaknya bakal kembali menggelar aksi menolak omnibus law besok. Namun, dia belum menjelaskan di mana aksi besok bakal digelar.Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut ini melakukan demo menolak omnibus law UU Ciptaker di Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (21/10) sore.Keributan kemudian terjadi saat ada sejumlah orang yang diamankan. Massa aksi kemudian melakukan protes.Setelah itu, mereka mendatangi Polrestabes Medan di Jalan HM Said sekitar pukul 19.00 WIB. Massa kemudian berorasi meminta rekannya yang diamankan segera dibebaskan.

(haf/haf)

Informasi Dari : wikipedia.org